Diklat Pemetaan Konflik

Seperti tercantum dalam modul disebutkan bahwa kelangkaan hukum atau kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan isu sosial terutama dari aspek manusianya menyebabkan peran dan posisi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam semakin tidak terakomodir, bahkan tidak terlindungi dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini. Secara normatif, penguasaan sumber daya alam lebih banyak berada di tangan laki-laki. Hukum normatif tidak berpihak kepada perempuan dan hampir tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk dapat menguasai dan memegang kontrol atas pengelolaan sumber daya alam tersebut secara bebas. Posisi perempuan sangatlah tidak diuntungkan dalam hukum, padahal dalam prakteknya untuk mengatasi kemiskinan keluarga, perempuanlah yang sering menempatkan diri sebagai survivor. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih didasari oleh paradigma Hak Menguasai oleh Negara yang semakin memarjinalkan perempuan. Menurut saya, didalam analisis program atau kegiatan pengelolaan sumber daya hutan berbasis gender perlu ada sosialisasi pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan laki-laki dan perempuan karena konsep gender sendiri adalah suatu kegiatan yang menguntungkan laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan jadi bukan berarti kesetaraan gender hanya berlaku untuk perempuan. Antara laki-laki dan perempuan harus saling support, saling melengkapi dan saling bahu membahu untuk mensukseskan tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah juga harus jeli melihat apa yang menjadi mata pencaharian masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar hutan umumnya dan kaum perempuan di sekitar hutan khususnya. Sehingga akan mudah dalam mencarikan solusi terhadap konflik yang terjadi. Dan solusi yang dihasilkan akan memberi manfaat yang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.